“Dari lima fraksi, kecuali fraksi PDIP merasa sudah cukup dan tidak menyampaikan pertanyaan. Karena menurutnya, pertanyaan telah dijawab saat RDP dengan eksekutif. Namun demikian, dari empat fraksi lainnya, masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan jawaban dari Walikota,” kata Ketua DPRD Kota Madiun, Istono.
Dari empat fraksi, yakni Gerindra, PKB, Demokrat Bersatu, maupun fraksi PNRS rata-rata menanyakan langkah kongkrit kedepan yang akan diambil Walikota dalam mengelola keuangan daerah. Jangan sampai, besaran Silpa selalu menjadi permasalahan setiap tahunnya. Sehingga perlu dicarikan solusi kongkrit. Mengingat, tahun ini merupakan tahun awal pemerintahan MaDa.
“Rata-rata pertanyaan dari empat fraksi ini menyangkut pada bentuk komitmen Walikota terpilih, atas program kegiatan kedepan. Dengan melihat kondisi keuangan yang ada, itu program-programnya apa. Diharapkan ini bisa segera ada penyelesaian, seperti Silpa yang nilainya cukup fantastis. Itu yang harus dicarikan solusinya,” ujarnya.
Selain itu, temuan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) turut menjadi pertanyaan fraksi. Pasalnya, terdapat delapan temuan atas sistem pengendalian internal, ada lima temuan lagi atas kepatuhan terhadap perundang-undangan. Hingga kini, temuan tersebut masih belum diselesaikan oleh pihak eksekutif.
“Kemudian dengan tindak lanjut dari LHP-BPK, yang sampai sekarang belum mendapatkan penyelesaian. Ini juga menjadi PR kepala daerah terpilih, kami sebagai mitra tentu akan terus mengingatkan,” terangnya. (Red/Setwan/s.rud)
Posting Komentar