 |
| Kepala BPKAD Kab.Madiun Drs.Rori Priambodo M,Si |
Pembinaan tersebut di pimpin langsung Sekertaris
BPKAD Kabupatn Madiun Puji
Satriyo,SE.M.Si dan di dampingi
Kabid Perbendaharaan Bambang Hari W,S.Sos. Kabid Aset dan Akuntansi
Drs.Ec.Margono,M.Si dan Ka Su Bagian
Keuangan Penyusunan Endro Tri
Widyantoro S.Sos.
Sekertaris BPKAD Kabupaten Madiun Puji Satriyo mengatakan
akir januari sudah masuk yang sifatnya rutin,” bapak ,ibu menyiapkan diri akutansinya dan di evaluasi masing-masing OPD ,mungkin
pengawas BPK melakukan sempling,” ujar Puji Satriyo.
Ia menambahkan di semua
OPD(organisasi perangkat daerah) di
evaluasi ,permasalahan-permasalahan apa,itu sebagai evaluasi,” bahan itu
persiapan perbaikan tahun ini,” tambah
Puji Satriyo.
Lebih lanjut terkait tahun 2018 karena semua OPD(organisasi prangkat daerah)
melakukan non tunai ,ini suatu bahan
sendiri,pembayaran lebih akurat,”oleh karena itu beberapa permasalahan
itu di implemetanisir secara
keseluruhan BPKAD( badan pengelolaan dan
aset daerah) Kabupaten Madiun ,” terangnya.
 |
| Narasumber dan peserta penyusunan laporan keuangan |
Bendara pengeluaran sebagai
tumpuan barisan paling depan ,” lebih
dari 22 tahun OPD (organisasi perangkat
daerah) ya seprti itu,bapak Ibu masih
berbuat baik untuk OPD masing-masing,yang penting di dunia berbuat baik yang
berikan pimpinan.” Kata Margono.
Lebih lanjut aset proses sudah jadi ,di sisi pelaporan
ending suatu perencanaan ,” perencannan mengarah lebih baik dan akirnya
menyusun perencanaan mudah,contoh
peralatan mesin ,itu ada 1 juta di belanjakan modal dan di bawah 1 juta
di belanjakan jasa,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Drs.Rori Priambodo ,M.Si di tempat yang
berbeda mengatakan mengapa seluruh
bendahara pengeluaran semua OPD di di beri pembinaan persiapan penyusunan pelaporan keuangan,” kita pertama
mengingat tarjet tahun 2018,oleh sebab itu antisipasi over laod akhir tahun,” ujar Rori.
Lebih lanjut Rori Priambodo menambahkkan tujuan di selenggarakan pembinaan tersebut untuk lebih meningkatkan
dan penguatan ,kapasitas,aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun di dalam
pngelolaan keuangan,” harapanya agar
admitrasi lebih tertib dan bulan januari 2019 sudah siap,” kata Rori
Priambodo.
Ia menambahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Madiun tahun ini di evaluasi, dua pekan sebelum tutup buku, total belanja Rp 1,9 trilun APBD tahun 2018 baru mencapai 80,34 persen,realisasi per 17 desember itu menandakan tak bisa menghabiskan duit sesuai rencana," batas akir 27 desember 2018," terang Rori Priambodo.
Anggaran belanja terserap Rp 1,5 triliun dari tarjet 1,9 triliun,ada delapan dari 64 OPD yang melaksanakan 70 persen terendah Bagian Hukum dengan 49 persen dari tarjet Rp 1,6 miliar,susul RSUD Caruban dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tarjetnya Rp 92,6 miliar dan Rp 27,9 miliar,Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP2A) baru 60 persen dari tarjet Rp 15,8 miliar ,'" catatan ini turun di bandingkan tahun lalu yang sudah 85 persen ke atas di bulan yang sama," ujar Rori Priambodo.
Rori Priambodo mengatakan penyebab OPD lemot menyerap dana tidak bisa di sama ratakan,masing-masing intansi memiliki alasan sendiri,mulai karena sistem kerja kontraktual dan masih tergantung penyaluran dana dari pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (DPUPR) misalnya,harus mengikuti tahapan sesuai kontrak karena mayoritas dana di pakai pembangunan pisik,pada umumnya pada triwulan pertama masih proses lelang,kedua bayar muka rekanan,serta ketiga dan keempat masuk pelunasan, OPD itu baru mengoleksi 67,4 persen dari tarjet serapan Rp 233,9 miliar," saat ini sudah masuk pelunasan cermin ketiga," ujarnya.
Lebih lanjut Rori Priambodo menambahkan alasan lain adalah munculnya rekomendasi khusus penggunaan dana alokasi kusus (DAK) di perjalanan di tahun angggaran,OPD harus menyusaikan dengan ketentuan tersebut.(Adv/s.rud).
Ia menambahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Madiun tahun ini di evaluasi, dua pekan sebelum tutup buku, total belanja Rp 1,9 trilun APBD tahun 2018 baru mencapai 80,34 persen,realisasi per 17 desember itu menandakan tak bisa menghabiskan duit sesuai rencana," batas akir 27 desember 2018," terang Rori Priambodo.
Anggaran belanja terserap Rp 1,5 triliun dari tarjet 1,9 triliun,ada delapan dari 64 OPD yang melaksanakan 70 persen terendah Bagian Hukum dengan 49 persen dari tarjet Rp 1,6 miliar,susul RSUD Caruban dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tarjetnya Rp 92,6 miliar dan Rp 27,9 miliar,Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP2A) baru 60 persen dari tarjet Rp 15,8 miliar ,'" catatan ini turun di bandingkan tahun lalu yang sudah 85 persen ke atas di bulan yang sama," ujar Rori Priambodo.
Rori Priambodo mengatakan penyebab OPD lemot menyerap dana tidak bisa di sama ratakan,masing-masing intansi memiliki alasan sendiri,mulai karena sistem kerja kontraktual dan masih tergantung penyaluran dana dari pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (DPUPR) misalnya,harus mengikuti tahapan sesuai kontrak karena mayoritas dana di pakai pembangunan pisik,pada umumnya pada triwulan pertama masih proses lelang,kedua bayar muka rekanan,serta ketiga dan keempat masuk pelunasan, OPD itu baru mengoleksi 67,4 persen dari tarjet serapan Rp 233,9 miliar," saat ini sudah masuk pelunasan cermin ketiga," ujarnya.
Lebih lanjut Rori Priambodo menambahkan alasan lain adalah munculnya rekomendasi khusus penggunaan dana alokasi kusus (DAK) di perjalanan di tahun angggaran,OPD harus menyusaikan dengan ketentuan tersebut.(Adv/s.rud).
Posting Komentar